Mungkinkah Politik Tanpa Uang?

Tahun 2008 segera berakhir. Sebuah pendidikan politik disuguhkan oleh MK di penghujung tahun ini. MK mengabulkan sebagian gugatan Kaji kepada KPUD Jatim. Kecurangan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hakim mengatakan prinsip umum tentang keadilan: “Tidak ada yang boleh diuntungkan atas tindakan curang yang dia lakukan, dan tidak ada yang boleh dirugikan atas tindakan curang yang dilakukan orang lain”

Berbicara masalah kecurangan dan politik rasanya selalu bisa dicari hubungannya. Tidak ada politik tanpa kecurangan. Bukti untuk menguatkan itu sebenarnya juga tampak di depan mata. Namun para politisi selalu berkelit bahwa itu bukan kecurangan. Justru yang demikian ini sangat bahaya: menganggap kecurangan sebagai hal yang wajar, tidak merasa curang, tidak merasa bersalah!

Mungkin terlalu jauh jika kita bicara kancah politik nasional. Tengok saja ke arena pemilihan kepala desa. Untuk bisa memenangkan pemilihan, hampir bisa dipastikan para jago mengeluarkan duit ratusan juta. Untuk apa? Kucing yang lagi makan ikan asinpun tahu jawabannya!

Lalu meningkat sedikit ke pemilihan Bupati. Ingatkah kejadian beberapa bulan yang lalu, ada seorang calon Bupati yang gagal akhirnya stress gara-gara utangnya sekitar 6 M tidak kunjung lunas? Buat apa uang sebanyak itu? Ah, tanyakan ke rumput yang bergoyang di bawah gemericik hujan di luar sana!

Lalu menjelang Pemilu 2009 ini. Sudut-sudut jalan raya penuh dengan spanduk dan baliho bergambar caleg. Eh, pengemis! Benar, pengemis! Lihat saja gambarnya: berjas, berdasi, senyum sedikit, terus di sekitarnya ada tulisan: Dukunglah saya! Kemudian di hari-hari tertentu mereka mengumpulkan warga sekitar di rumah salah satu tokoh warga, dibagikanlah kepada mereka amplop berisi pecahan 50 ribu rupiah. Apa maksudnya? Ah, kambing yang kemarin disembelih buat Qurban aja tahu maksudnya!

Itu politik yang tampak di atas permukaan. Belum lagi di perusahaan-perusahaan. Orang mau naik jabatan harus dekat dulu dengan pimpinan. Pengurusan administrasinya harus pakai uang. Apakah itu bukan politik uang?

Lihatlah ke ajang tender pengadaan barang atau proyek. Kalau mau menang harus menyediakan duit sekian ratus juta untuk diberikan kepada yang mau kalah. Apakah itu bukan politik uang?

Ah, saya rasa semua sudah tahu. Tetapi kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu!

20 thoughts on “Mungkinkah Politik Tanpa Uang?

  1. jebrak

    pertamax kihhh 😉
    kata orang seeehhh ya begitulah Indonesia kaya tapi gag tahu gimana cara manfaatin kekayaannya.

    Rakyat kecil disana setia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan tapi mereka yang berdasi diataz sana rapat inilah itulah proyek inilah itulah menghamburkan milyaran rupiah dengan mengataznamakan kepentingan rakyat, padahal buuuuuzzzzzzz zzzz cuma kedok na doank!!!!

    BUSYIIIIIIIIT!!!! 👿

  2. aRuL

    (dance) atas pertamax udah lama ngak buang2 minyak hahaha

    btw bukannya seperti aturannya, bisa mendapatkan sumbangan dari orang perorang atau kelompok yakz? hmmm…
    tapi yah yang menyuap itu yg ngak boleh.. ikz..

  3. aRuL

    gimana kalo kita kmbali ke sistem dinasti, walaupun nepotisme namun ngak ngeluarin duit banyak. toh nepotisme itu ngak selamanya jelek, bisa jadi kita sudah tau kompetensi calon yang menggantikan kita ketimbang dipilih2 yang ngak karuan… hmm…

  4. jebrak

    @arul,,,,,, gpp ngalah ae akuh.para setan setan ikuh ben disik monggo monggo……… 😛

    peace loh yah jo ngundang bolo iblizmuh low yahhhh

  5. Edi Psw

    Politik dan uang memang selalu identik, Mas. Mereka tidak bisa dipisahkan. Uang sudah dianggap menjadi dewa atau bahkan seperti tuhan. Mereka beranggapan segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan uang.
    Kalau memang uang yang bicara, kemungkinan besar yang terpilih adalah mereka yang mengeluarkan uang yang paling banyak. Dan ironisnya, setelah mereka terpilih, program kerja awal yang dilaksanakannya adalah bagaimana agar uang yang sudah dikeluarkan itu kembali lagi. Buntutnya, akhirnya korupsi merebak dimana-mana.

  6. emfajar

    klo di indonesia politik dengan uang bagaikan dua sisi mata uang ga bisa dipisahkan,, moga aja kedepannya hal tersebut dapat berubah 🙂

  7. Frenavit Putra

    Sampeyan benar mas Det.. Itulah gambaran kebobrokan Politik di Indonesia, bahkan tidak hanya politik khan yang mengagung-agungkan duit… Hampir semua.
    Mangkanya, tidak salah jika rakyat kita mulai sadar dan memilih bungkam dan tutup mulut serta acuh terhadap politik di negeri ini. Buat apa mikir politik yang tidak jelas. Lha wong mikir kebutuhan makan sehari-hari saja masih susah…

  8. denologis

    setuju dengan aRuL.
    untuk 2009, sepertinya pemimpin yang terpilih adalah yang memiliki ikatan kesejarahan kompleks dengan bangsa ini. entah dinasti Blitar atau dinasti Jogja.
    untuk Pacitan dan Magetan sepertinya gelap dech.

  9. dewi

    btw eniwe baswe
    kekny skrg kucing ga cuman makan ikan asin deh
    tuh, kucing sebelah rumah makan pizza ama burger 😉

    oia, soal calon bupati yg stres itu kalo g salah di Ponorogo yach
    bener kan?
    betul kan?
    calon bupatinya gampang stres, rakyatnya gimmanna yach?
    upz! g boleh naik darah,
    naik becak, boleh 😆

  10. galih

    Lihatlah ke ajang tender pengadaan barang atau proyek. Kalau mau menang harus menyediakan duit sekian ratus juta untuk diberikan kepada yang mau kalah. Apakah itu bukan politik uang?

    Jangan asal tuduh tanpa bukti kalau tidak mau dikatakan blog ini sukur njeplak. Apa setiap tender selalu begitu? Jangan terlalu gampang menggeneralisasi.

  11. det

    @galih: hoho… kamu punya contoh tender yang ndak pake uang sat? minta doooong…. :mrgreen:

    [bukan menggeneralisasi sat, mana coba kata yang menunjukkan itu?]

    cmiiw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *