Quo Vadis Otonomi ‘Bisnis’ PTN?

Pasca dibatalkannya UU BHP oleh MK pada  30 Desember 2009 yang kemudian digantikan  oleh PP 66/2010 dan Permendiknas 24/2010 tentang pemilihan Rektor ternyata menuai kontroversi dikalangan PTN, termasuk PTN yang sedang mengadakan proses PILREK tahap akhir seperti di ITS, UNPAD, UNS, dll. PP 66/2010 dan Permendiknas 24/2010 dianggap mengintervensi otonomi Perguruan Tinggi dan Hak Senat dalam menentukan  kebebasan akademik.

Otonomi PT sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas pasal 19 yang substansinya menyebutkan, PT harus dikelola secara otonom dan terbuka telah dilaksanakan hingga tataran otonomi akademik, sedangkan untuk otonomi keuangan belum dicapai.

Bila kita bandingkan antara PP 66 th 2010 (selanjutnya PP baru), dengan PP 60 th 1999 (selanjutnya disebut PP lama), maka otonomi yang diberikan oleh PP baru dari sisi struktur organisasi dan governance, lebih besar daripada PP lama. Seperti misalnya tidak ada lagi keharusan PT memiliki LPPM, Fakultas dan Biro.

Otoritas Rektor yang diberikan PP baru menjadi lebih besar dari PP lama, dengan ‘menyunat’ peran penting Senat. Kalau dulu Senat adalah juga perumus kebijakan akademik dan pengembangan PT, sekarang semuanya ada ditangan Rektor. Senat hanya memberi pertimbangan dan mengawasi pelaksanaan otonomi akademik.

Karena otoritas Rektor jauh lebih besar, maka PTN ‘seolah-olah’ bisa dianggap sebagai SBU (Strategic Business Unit) dengan Mendiknas sebagai ‘CEO’ holding company dan Rektor yang terpilih oleh suara ‘jatah tiban’ Mendiknas sebagai manajer SBU. Permendiknas 24/2010 menyatakan bahwa  Mendiknas mempunyai ‘jatah’ hak 35% suara dalam memilih Rektor PTN, sisanya 65% adalah hak Senat.

Peraturan Menteri (permen) sebagai petunjuk teknis  PP 66  yang ditandatangani Presiden pada 28 September 2010, terkesan dibuat ‘tergesa-gesa’. Mengacu pada PP 17/2010 sebagai pengganti UU 9/BHP/2009 yang ditolak MK, dimana tidak memuat tata kelola PT, baik wadah aturan pengelolaan PT, baik BHMN maupun PTN, maka seharusnya banyak Permen yang lebih urgent and important yang harus dibuat, seperti tentang penerimaan mahasiswa baru, otonomi PT dan lainnya.

Tetapi ternyata yang dikeluarkan dahulu, adalah Permen 24 pada tanggal 4 Oktober 2010, atau ‘hanya’ seminggu setelah PP 66 ditandatangani Presiden.

Beberapa kejanggalan lainnya adalah pembuatan Permen 24 tidak melibatkan PTN, padahal permen lain yang sedang disusun misalnya Permen tentang penerimaan mahasiswa baru melibatkan PTN sebagai stakeholder. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah Permen 67/2008 yang dulunya mengatur pemilihan Rektor PTN secara otonom sudah tidak mengakomodir kepentingan pemerintah?. Dan, apa motif dari dikeluarkannya Permen 24 yang secara substansi maupun penulisan hukumnya terkesan amburadul dan dipaksakan ?.

Dengan adanya pola pikir korporasi dalam PP 66/2010 maupun Permendiknas 24/2010 tersebut, maka akan muncul beberapa ekses yang anomali dengan semangat otonomi khas Perguruan Tinggi dan sifat hubungan kolegial.

Rektor yang selama ini disepakati dan didefinisikan sebagai jabatan akademik, maka sekarang akan berubah menjadi jabatan politik. Mengapa demikian? Kita pahami bahwa jabatan Menteri, termasuk Mendiknas, adalah jelas jabatan politik. Bila pejabat politik setingkat menteri ikut memilih Rektor dengan proporsi suara 35%, maka secara otomatis akan menjadikan kampus sebagai ‘black market’ kekuasaan politik. Perguruan Tinggi, akan terkooptasi menjadi ‘kepanjangan tangan’ para politisi.

Dengan pengalihan secara ‘filosofis’ otonomi seperti itu, akankah tujuan strategis DIKTI untuk mencapai World Class University akan bisa dicapai?. Jawabannya adalah omong kosong. PT, khususnya PTN, akan menjadi ‘lahan bisnis’ baru yang lebih besar dibandingkan kondisi PT BHMN sekarang ini,  bagi ‘CEO Holding Company dan para manajer SBU nya’, meskipun ‘dibungkus’ dengan kewajiban menerima mahasiswa baru kelompok ‘kurang mampu’ sebesar 60% (Jalur SNMPTN).

Dengan hanya menganalisis filosofis otonomi, maka kita bisa mengatakan bahwa PP 66/2010 ‘belum layak tayang’. Apalagi Permen 24/2010 yang rasanya ‘terlalu dipaksakan’.

Adalah wajar apabila para Rektor PTN dalam rapat MRPTN akhir bulan Oktober ini menolak klausul Rektor diangkat oleh Mendiknas. Mereka ingin tetap dipilih dan diangkat oleh Presiden. Alasannya adalah implikasi dari Permen 24 ini akan mengganggu aturan ‘eselonisasi’ Rektor jadi setingkat Kabiro ataupun Direktur di DIKTI, demikian juga akan terjadi ketidakseimbangan dalam koordinasi dengan para Gubernur di daerah-daerah dalam hubungannya Rektor PTN sebagai anggota muspida provinsi/kabupaten.(*)

Oleh: Prof.Tri Wijaya, Guru Besar Teknik Kimia ITS
Sumber: Radar Surabaya, Sabtu, 06 November 2010

2 thoughts on “Quo Vadis Otonomi ‘Bisnis’ PTN?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *